Banner Image for Mobile

REGULATION

1. Undang-Undang (UU)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

  • Hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia (PMI)
  • Peran dan tanggung jawab P3MI dalam perekrutan dan penempatan PMI
  • Perlindungan sebelum, saat, dan setelah bekerja di luar negeri
  • Sanksi bagi P3MI yang melanggar aturan, termasuk pencabutan izin

2. Peraturan Pemerintah (PP)

PP Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan PMI oleh BP2MI

  • Proses penempatan PMI yang harus dilakukan oleh BP2MI dan P3MI
  • Syarat dan prosedur bagi PMI sebelum diberangkatkan
  • Pengawasan terhadap penempatan PMI

PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI

  • Perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi PMI
  • Penguatan peran BP2MI dalam pelindungan PMI
  • Tanggung jawab P3MI dalam memberikan pelindungan sebelum dan setelah bekerja

3. Peraturan Menteri (Permenaker)

Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan PMI

  • Prosedur perekrutan dan pelatihan PMI
  • Syarat perizinan bagi P3MI
  • Mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran oleh P3MI

Permenaker Nomor 2 Tahun 2023

  • P3MI dilarang melakukan seleksi dan penempatan calon PMI tanpa izin resmi
  • Sanksi bagi P3MI yang melanggar aturan perekrutan

Permenaker Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

  • Persyaratan perizinan bagi P3MI dalam sistem Online Single Submission (OSS)
  • Standar operasional dan tata cara mendapatkan izin usaha

4. Peraturan Kepala (Perka BP2MI)

Peraturan BP2MI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SIP2MI

  • Proses penerbitan dan pencabutan Surat Izin Perekrutan PMI (SIP2MI)
  • Kewajiban P3MI dalam menyediakan informasi yang transparan kepada calon PMI

Peraturan BP2MI Nomor 8 Tahun 2023

  • Aturan baru tentang Surat Izin Perekrutan PMI (SIP2MI)
  • Ketentuan tambahan untuk memastikan kepatuhan P3MI dalam merekrut PMI

5. Konvensi Internasional (ILO)

Konvensi ILO No. 181 Tahun 1997 tentang Agen Penempatan Tenaga Kerja Swasta

  • Standar internasional dalam operasional agen penempatan tenaga kerja
  • Hak-hak pekerja migran dan tanggung jawab agen perekrutan
  • Prinsip non-diskriminasi dalam penempatan pekerja
Document